Bencana Alam dan Dampak Politik

Tak dapat dipungkiri bahwa bencana alam berkaitan dengan politik. Pada masyarakat tradisional di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia, bencana alam yang besar ditafsirkan sebagai pertanda masa peralihan. Di China, misalnya bencana alam dicatat mengiringi pergantian dinasti. Pertanda bahwa mandat dari langit yang diberikan kepada raja yang lama akan dialihkan kepada penguasa yang baru.

Bencana alam juga mempunyai dampak politis. Teori Boechari, mengatakan perpindahan kekuasaan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad X adalah disebabkan letusan gunung Gunung Merapi. Penggalian Candi Sambisari tahun 1969 memperlihatkan candi itu ditutupi abu vulkanis setebal 5 meter.

Letusan Gunung Tambora di Sumbawa yang memakan korban banyak telah menghancurkan empat kerajaan di pulau itu. Letusan Krakatau meluluhlantakkanBanten dan Lampung. Pusat administrasi lokal di Anyer berpindah ke Cilegon. Selain itu letusan Krakatau ternyata menjadi katalisator dari pemberontakan petani Banten tahun 1888.

Damardjati Supadjar, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, misalnya, melihat perjalanan bangsa dan para pemimpinnya tak lepas dari latar belakang kosmologis. Dalam konteks ini, sementara pihak menafsirkan bahwa seorang pemimpin dari suatu kelompok masyarakat selalu terkait dengan alam sekitarnya.

Analisis mitologis yang, berkembang di masyarakat mengatakan, pemerintah didukung rakyat, tetapi kurang didukung alam. Dan mengawali tahun politik 2014, alam pun memberi pertanda pergantian kekuasaan dengan mengusik Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan banjir di berbagai kota. Tahun lalu, sejak Januari hingga awal Maret 2013 telah terjadi 34 kejadian bencana tanah longsor. Sementara tahun 2012, telah terjadi 124 kali bencana tanah longsor.

Tidak hanya kegaduhan politik 2014 yang harus diwaspadai tahun ini. Rentetan bencana alam juga mengancam. Mitos memang tidak bisa dijadikan dasar namun kita memang harus lebih jeli dalam memilih pemimpin. Kita harus ikut Pemilihan Umum 2014 agar terpilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang peduli kepada rakyat.

Bencana yang terus terjadi di negeri ini menuntut hadirnya pemimpin baru yang mau bekerja untuk rakyat, menjadi pelayan rakyat. (http://politik.kompasiana.com/2014/01/16/bencana-alam-dan-dampak-politik-626793.html)

Contoh lain yaitu berita banjir yang terjadi di Jakarta, setiap musim hujan banjir memang tidak pernah absen untuk merendam sebagian wilayah Jakarta. Tidak mengenal mana daerah pinggiran, rumah sakit, kampus, sekolah bahkan perumahan elit. Banjir ini berdampak pada pemimpin nomor satu di Jakarta yakni, Jokowi. Masyarakat banyak menyalahkan Jokowi tentang bencana alam yang tidak dapat dikendalikan dan bencana yang didatangkan oleh mereka sendiri. Masyarakat ingin Jokowi merubah tatanan Jakarta namun banyak pula masyarakat yang tidak mengikuti aturan-aturan yang diterapkan. Jika tidak ingin banjir, ya jagalah lingkungan kita. Tidak sedikit masyarakat yang melupakan kewajiban mereka untuk menjalankan program para pemimpinnya.